Berandang-Kaur. Wartawan Media Online datangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kaur. 17 Wartawan dari Media Online ini mempertanyakan kejelasan program Dana Desa 2019.
Wartawan dari media online, menyampaikan tuntutan agar seluruh pihak Dinas PMD Kaur. jangan pilih kasih dalam penganggaran dana publikasi di Program Dana Desa.
Selaku kordinator Hearing, Yanda Gustiarsyah mengatakan forum media online menuntut agar dana publikasi berkeadilan dan seimbang agar tepat guna dan profesional, jangan hanya di alokasikan terkesan untuk media tertentu.
“Saya selaku koordinator yang dipercaya dari kawan-kawan berharap, agar pihak Dinas PMD Kaur, dalam menentukan jumlah anggaran publikasi di desa-desa di tahun anggaran 2019 ini terbagi rata jangan terkesan ada ketimpangan, karena forum media online ditahun kemarin diperlakuan tidak adil sudah dipraktikkan oleh pihak PMD Kabupaten Kaur,” tutur Yanda.
Kepala PMD Kaur, Asmawi, S.ag. MH, ditemui wartawan menyatakan dirinya telah bertindak sesuai aturan, publikasi itu adalah hasil rembuk dengan pihak Tim Ahli Dana Desa. Besaran anggaran publikasi Rp. 9 juta setiap desa untuk publikasi media online itu 2 juta dan 7 juta itu untuk media cetak. Jealas Asmawi
Asmawi menambahkan, bahwa anggaran publikasi ini diambil dari Anggaran Dana Desa (ADD) bukan di ambil dari DD, untuk publikasi sendiri sudah dibuatnya Peraturan Bupati (Perbup) namun perbupnya sampai saat ini belum ditandatangani, karna masih dipelajari oleh kabag hukum pemda.
Gabungan wartawan media online yang ada di Kaur, berencana akan melakukan aksi lanjutan berupa melayangkan surat kepada pemda Kaur. menuntut agar Kepala Dinas PMD di nonjob kan bila tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi boikot pemberitaan Kaur. *(MD)
Komentar