Hearing Dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Terkait Iuran SMA/SMK Negeri

Berandang.com- Pemprov Bengkulu berencana mengeluarkan kebijakan membebaskan atau menggratiskan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi pelajar SMA/SMK negeri di Provinsi Bengkulu.

Rencana program SPP gratis ini dipertanyakan Forum Komunikasi Komite (FKK) SMA/SMK/MA (Negeri dan Swasta) Bengkulu.

Hal itu terungkap saat DPRD Provinsi Bengkulu, Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu, Bapenda Provinsi Bengkulu serta Forum Komunikasi Komite (FKK) SMA/SMK/MA (Negeri dan Swasta) Bengkulu menggelar hearing di ruang rapat komisi Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (6/9)

“Kami melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu karena dengan adanya wacana terkait Program SPP gratis, kita tidak bisa melakukan kegiatan. Kenapa? Memang dana BOS ada, tapi dana BOS tidak mencukupi operasional sekolah seperti membayar honorer, rehab gedung dan kelas serta anggaran untuk ekstrakulikuler,” kata Ketua FKK Bengkulu, Achmad Tarmizi Gumay

Untuk itu Tarmizi meminta Pemprov Bengkulu untuk memikirkan operasional sekolah tersebut jika SPP digratiskan.

Namun jika hal tersebut tidak dipikirkan, pihaknya meminta agar diizinkan melakukan sumbangan guna mendukung operasional sekolah tersebut.

“Sekolah ini mau punya prestasi sumbangannya dari mana? Kalau tidak boleh sumbangan dari orangtua pelajar berarti solusi untuk operasional sekolah harus dari APBD. Kalau tidak ada dari APBD tentu harus ada kejelasan dan komite sekolah diperbolehkan untuk meminta sumbangan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Isnan Fajri mengatakan kalau memang Komite sekolah ingin membantu penyelenggaraan pendidikan dengan tidak membebani wali murid maka tidak menjadi permasalah.

Namun saat ini regulasinya sedang disusun terkait permintaan pihak komite tersebut.

“Untuk SPP gratis itu sudah kebijakan daerah, namun kita akan efektifkan pengunaan dana BOS. Yang tidak tertampung oleh dana BOS akan kita alokasikan melalui APBD baik itu melalui DAU dan DAK. Ya kalau Komite mau membantu selagi tidak membebankan orangtua murid ya silahkan saja, namun regulasinya masih kita susun,” bebernya.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Dempo Xler menerangkan, dalam hearing tersebut Komite Sekolah menyampaikan agar diberikan ruang dan difungsikan kembali dalam penyelenggaraan operasional sekolah.

“Ada Diknas juga tadi, jadi kita minta juga pendapat dari mereka karena pemerintah ada program SPP gratis yang Itu menyangkut juga dengan kebijakan komite. Kita melarang adanya lagi pungutan, kita mendorong sekolah gratis khusus SMA/SMK. Cuma memang itu baru regulasi untuk 2022, APBD baru mau dibahas,” terangnya.

“Kalau toh memang nanti di APBD tidak teranggarkan operasional lain, pihak komite kita berikan ruang. Kita juga senang ini baru kali ini ada namanya wali murid melalui komite ngotot untuk membantu,” sambungnya.

Namun terkait hasil hearing tersebut masih akan dilakukan pembahasan, selanjutnya pada pekan debat dijadwalkan akan dilakukan hearing kembali.*(Red/Adv)