Berandang.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Suimi Fales, SH MH turut menyikapi terkait kelangkaan minyak goreng.
Dikatakan Suimi Fales saat reses masa sidang ke-I tahun 2022 di Kelurahan Sukamerindu, rabu (19/03/2022) saat rapat paripurna pengesahan Raperda tentang aset daerah, pihaknya telah menyinggung masalah kelangkaan minyak goreng agar supaya Gubernur Bengkulu menyikapi dengan serius terkait kelangkaan tersebut.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terus menyuarakan agar pemerintah segera melakukan operasi pasar dengan harga het yang sudah diatur pemerintah.
“Kita DPRD mendorong supaya Pemerintah Provinsi dan daerah untuk melakukan operasi pasar secara besar-besaran, sehingga kelangkaan minyak goreng dapat tercukupi dan ada di Toko-toko, terus kalaupun ada diduga penimbun minyak goreng maka oknum tersebut akan khawatir karena akan merugi,” ungkap Wan Sui sapaan akrabnya.
Selain itu, belum lama ini ada surat Mendagri terkait pencabutan aturan HET minyak Goreng di pemerintah pusat. Wan sui menyambut baik dan mendukung langkah tersebut.
Menurut Wan Sui, pencabutan Permendagri sudah diperhitungkan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di seluruh Indonesia.
“Kita menyakini langkah yang dilakukan pemerintah pusat sudah diperhitungkan dalam segala hal dan tentu kita mendukung saja,” Kata Wan Sui.
Untuk diketahui, anggota DPRD Provinsi Bengkulu saat ini sedang melakukan reses penjaringan aspirasi masyarakat masa sidang ke-I tahun 2022 dimulai 15 hingga 19 maret mendatang.
Reses pertama masa sidang ke-I ini, Suimi Fales dibanjiri dengan kelurahan para ibu-ibu terkait langkanya minyak goreng dan panjangnya antrian pembelian minyak goreng saat operasi pasar dari pemerintah.
“Saya mengimbau, agar kita mengurangi konsumsi minyak goreng dan memberikan kesempatan para pedangang yang mencari kehidupan dengan berjualan gorengan. Dengan dengan demikian kita sudah membantu pemerintah dalam mengatasi kelangkaan. Saya yakin, dengan demikian kelangkaan akan segera diteratasi” tutup Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi ini. *(Adv)
Komentar