Lambatnya proses ratusan paket lelang lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapat sorotan dari ormas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bengkulu. Ketua GMPK, Feri Sapran menilai, lambatnya paket lelang yang masuk ke ULP dapat berdampak pada proses realisasi. Dirinya juga memberi ‘warning’ agar KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tak lakukan modus-modus atur pemenang proyek, hanya untuk kepentingan pribadi.
“Saat ini masyarakat menunggu realisasi pembangunan, jangan memperlambat proses. Proyek tak perlu diatur-atur, biarlah mengalir sesuai sistem yang dibangun untuk integritas,” katanya, Minggu (15/4)
Modus mengatur proyek, beber aktivis ormas besutan Bibit Samad Rianto itu, salah satunya dengan menitipkan paket lelang pada pokja-pokja tertentu di ULP. Kemudian di sisi lain, rekanan sudah disiapkan sebagai pemenang mendapatkan paket pekerjaan.
“Ada informasi, berkas yang sudah masuk ditarik kembali oleh KPA tanpa alasan yang jelas. Ini jangan-jangan karena salah masuk pokja. Guyonan ini menjadi tidak lucu, kenapa tidak masukkan saja biar tayang, ini malah ditariknya,” ucap Feri tanpa menjelaskan secara detail siapa dan KPA dari OPD mana yang ia maksudkan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu menurut Feri Sapran, sedang berjuang mengembalikan kepercayaan publik soal tata kelola birokrasi yang bersih dan profesional. Sistem integritas yang telah dibangun, tak akan bisa terwujud jika masih saja ada perilaku-perilaku merusak tatanan. Terlebih lagi, masyarakat benar-benar menunggu realisasi pembangunan yang sepertinya belum ada perubahan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Masyarakat umum itu mana peduli proses lelang seperti apa pemenangnya siapa, mereka menunggu saja pembangunan itu dilakukan kemudian melihat dan merasakan perubahan sebagai dampak pembangunan itu sendiri,” jelas ketua GMPK Provinsi Bengkulu.
Dirinya juga mengingatkan, masyarakat sudah semakin kritis terhadap pemerintah. Apalagi akses kritik dan komunikasi juga dibuka lebar oleh pemerintah era Rohidin Mersyah. Untuk itu GMPK berharap, pejabat benar-benar bisa menjaga integritas dan mampu bekerja profesional mewujudkan pembangunan dan mengejar ketertinggalan Bengkulu.
Untuk diketahui, dilansir dari koran rakyatbengkulu edisi Kamis (12 April) dari 377 paket lelang seluruh OPD lingkup Pemprov Bengkulu, baru 94 paket yang masuk ke ULP. 94 paket tersebut bernilai 149 miliar. Artinya, masih 283 paket lagi yang hendaknya berproses.
“Kalau masih ada yang main-main (tak berintegritas. Red), ada institusi yang mengawasi bahkan menangani. Mari kita bekerja saja sebaik-baiknya, jangan sampai masyarakat jadi korban lantaran lambatnya pembangunan,” demikian tutup Feri.
Komentar