oleh

DPRD Provinsi Minta Pemda Evaluasi Dampak Covid-19

-DPRD Provinsi-301 views

Berandang.com- Pemerintah Daerah (Pemda) baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu diminta mengevaluasi dampak pandemi Covid-19 dari berbagai aspek di tengah-tengah masyarakat.

Mengingat pandemi Covid-19 tersebut bukan hanya berimbas pada sektor kesehatan saja, tapi juga sosial, ekonomi, dan lainnya.

Pernyataan itu diungkapkan Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi, dalam keterangannya.

“Sejauh ini fokus pemerintah dengan keberadaan pandemi Covid-19, terkesan pada sisi kesehatan saja. Sementara sama-sama kita ketahui, sektor lainnya juga terkena imbas dari pandemi. Diantaranya yang sangat terlihat yakni sektor ekonomi, dan pendidikan,” jelas Erna pada Rabu, (18/8/2021).

Secara global, lanjut Erna, masyarakat memang masih cukup bisa bertahan di tengah pandemi yang cenderung belum menunjukkan penurunan angka konfirmasi positif. Tapi tidak diketahui kedepannya seperti apa.

Oleh karena itu, evaluasi dinilai sangat penting dilakukan pemda, sehingga bisa memulai langkah-langkah antisipasi.

“Pandemi ini pasti menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan, karena sebagian masyarakat menjadi penganguran akibat kehilangan mata pencaharian. Akhirnya ekonomi mereka bakal terpuruk. Nah, bagaimana upaya pemerintah menghidupkan kembali perekonomian ini. Kalau kita menyarankan, salah satu upayanya memberikan bantuan yang produktif,” terang politisi Nasdem ini.

Lebih lanjut ditambahkan, bantuan yang diberikan bukan sebatas bantuan saja, sehingga sudah saatnya pemerintah berpikir bagaimana bantuan itu memiliki efek timbal balik terutama bagi masyarakat yang ekonominya terpuruk.

Untuk itu lagi-lagi Erna mengingatkan agar pemda tidak boleh lengah sedikitpun, terutama dalam menindaklanjuti dampak pandemi ini.

“Guna menekan laju penyebaran Covid-19, pemda juga tidak boleh kendor. Sebaliknya harus tegas menegakkan peraturan. Misalnya larangan pesta pernikahan ataupun orang-orang berkumpul. Kemudian juga terkait penegakkan protokol kesehatan (Prokes), dan vaksinasi yang sebelumnya stok sempat habis,” tukas Erna. *(Red/Adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *