Berandang.com- Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales meminta, Pemerintah Daerah (Pemda), baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu ataupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara, agar dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi di Pulau Enggano.
Mengingat sampai saat ini kondisi beberapa sector, terkait dengan kebutuhan masyarakat yang mendiami salah satu pulau terdepan di Indonesia tersebut, kian memprihatinkan.
Suimi yang baru-baru ini saja telah mengunjungi Pulau Enggano, atas perintah lembaga DPRD Provinsi, dalam rangka meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi dan sunatan massal di Pulau Enggao mengaku, untuk vaksinasi, partisipasi masyarakat sangat luar biasa, yang dibuktikan capaian vaksinasi di Enggano mencapai 65 sampai 75 persen.
Hanya saja, disela meninjau serbuan vaksinasi, pria yang akrab disapa Wan Sui ini menyampaikan, sempat melihat sektor-sektor lain di Pulau Enggano, dan kondisinya sangat miris sekali.
Seperti, Rumah Sakit (RS) Bergerak Enggano yang fasilitas dan pelayanan pemeriksaan gigi contohnya, sangat canggih, tetapi dokter giginya tidak ada, sehingga terkesan sia-sia saja.
“Dari hasil diskusi saya dengan Kepala Rumah Sakit (RS) setempat, hanya ada 2 orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), selebihnya cuma Tenaga Harian Lepas (THL). Kemudian, di RS itu juga tidak diakomodir BPJS, sehingga masyarakat Enggano ketika berobat harus mengeluarkan biaya secara pribadi,” jelas Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu ini dalam keterangannya pada Rabu, (10/11/2021).
Selain itu dikatakan Wan Sui, di sektor infrastruktur seperti jalan, kondisinya bertambah parah, karena lobang di ruas jalan utama pulau tersebut, sangat dalam.
Bahkan beberapa kendaraan yang mengangkut komoditi perkebunan dan pertanian masyarakat, hampir setiap hari pasti ada saja yang terbalik.
Begitu juga dengan listrik, disampaikannya, hidup cuma sekitar 12 jam dalam sehari. Termasuk, di Enggano juga tidak ada tim SAR (search and rescue).
“Miris memang, ketika terjadi bencana ataupun musibah di laut, masyarakat hanya berjuang sendiri untuk menyelamatkan diri. Mau minta bantuan bagaimana, signal telpon seluler saja susah. Jadi tak ada salahnya SAR membuka cabang untuk Enggano,” harapnya.
Lebih lanjut anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bengkulu ini menjelaskan, ketika di Enggano, juga sempat meninjau UPTD Pelabuhan Kahyapu. Dimana pada UPTD itu, Kepalanya seorang perempuan dan sama sekali tidak ada staf.
“UPTD itu ada seorang THL, itu pun bertugas menarik tali ketika kapal hendak bersandar, sekaligus petugas kebersihan lingkungan gedung UPTD yang besarnya luar biasa dan juga pelabuhan. Jadi apa salahnya ditambah THL di UPTD Pelabuhan tersebut. Apalagi mereka juga dituntut untuk menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 100 juta dalam setahun. Bahkan dengan tenaga yang ada saat ini, bagaimana PAD bisa tercapai maksimal. Sementara tugas di pelabuhan itu berat, karena harus mengawasi barang dan orang yang keluar masuk Enggano,” terang Wan Sui.
Disamping itu yang tidak kalah pentingnya, disampaikan Wan Sui, sektor transportasi dari daratan Provinsi Bengkulu menunju Enggano, yakni Kapal Pulo Telo yang ada saat ini hanya 700 GT. Sedangkan untk standarnya minimal 2.000 GT.
“Kapal penyeberangan itu, mengarungi lautan samudera, dan bukannya selat. Jadi diminta pemerintah dapat menggantinya dengan yang baru dan bukan bekas,” pintanya.
Lebih lanjut ditambahkan, melihat kondisi itu, pihaknya meminta agar Pemda serius dalam memperhatikan Pulau Enggano. Pasalnya masyarakat yang berdiam di Pulau Enggano juga bagian dari Provinsi Bengkulu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita, (DPRD,red) bersama Pemda siap mendorong kondisi Enggano disampaikan ke pusat, karena Enggano membutuhkan perhatian khusus,” tutupnya.*(Red/Adv)
Komentar