Berandang.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu kembali menggelar reses penjaringan aspirasi masyarat. Reses masa sidang III tahun 2021 ini digelar mulai 05 hingga 09 oktober 2021.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales, SH.MH, wakil rakyat dari daerah pemilihan I Kota Bengkulu gelar di 4 titik penjaringan aspirasi. Kelurahan Dusun Besar, Betungan, Lingkar Barat dan Malabro Kota Bengkulu.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Suimi Fales dibanjiri aspirasi. Reses di Lingkar Barat Dihadiri oleh mayoritas kepala PAUD se Kota Bengkulu.
Salah satu usulan datang dari Yusnaini, kepala PAUD Pusda Idah penurunan, ia berharap agar trotoar di fungsikan betul-betul untuk pejalan kaki. Saat ini banyak digunakan oleh para pedagang yang berjualan di badan jalan.
Selain itu, Yusnaini berharap, pemerintah banyak membangun gedung namun tidak dimanfaatkan. Ia meminta agar pembangunan yang tidak terencana dengan baik, lebih baik anggaran untuk bantuan sekolah PAUD. Hal ini untuk menunjang fasilitas belajar anak untuk mencetak generasi yang cerdas dan berpendidikan.
Aspirasi juga datang dari ketua HIMPAUDI Kota Bengkulu, Yulita Suprihatin berharap agar ada penghargaan terhadap Pengelola PAUD dengan bentuk Undang-Undang. Menurutnya, di Kota Bengkulu ada 869 Anggota HIMPAUDI agar bisa diangkat sebagai honorer daerah.
Lebih lanjut dikatakan Yulita, dari sekian banyak PAUD, hanya 4 PAUD saja yang milik pemerintah. Selain itu, pengelola PAUD masih minim perhatian dari pemerintah.
Yulita juga berharap kepada Suimi Fales, agar ada pendampingan hukum terhadap PAUD jika terjadi masalah hukum.
Sadaria, Ketua HIMPAUDI Provinsi Bengkulu turut bersuara. Ia berharap agar PAUD diambil alih wewenangnya oleh pemerintah Provinsi. Karena selama ini dibawah naungan pemerintah kota.
Menyikapai aspirasi dari penyelenggara PAUD, Suimi Fales mengatakan, bahwa saat ini PKB di pusat sedang memperjuangan hak-hak honorer.
“Saat ini Fraksi PKB di Pusat, sedang berjuang agar hak-hak honorer diakomodir. Terkait dengan penyalahgunaan fungsi trotoar, ia menegas itu menjadi wewenang pemerintah Kota. Saya akan berkoordinasi dengan wakil rakyat dari PKB kota Bengkulu” ujar sekretaris DPW PKB ini.
Lebih lanjut, Suimi Fales merespon terkait usulan pendampingan hukum. “Saat ini saya sebagai ketua penasihat salah satu Organisasi Advokat. Silahkan hubungi nomor handphone saya jika membutuhkan bantuan hukum. Bahkan saat ini di Komisi I saya sedang memperjuangkan agar pemerintah menganggarkan untuk biaya bantuan hukum” ujar Suimi Fales yang aktif di Nahdlatul Ulama.
Tak hanya itu, Suimi Fales juga diminta oleh masyarakat pesisir agar dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait bantuan alat tangkap ikan.
“Semua aspirasi masyarakat sudah saya catat. Tentu akan saya sampaikan saat persidangan nanti. Namun, aspirasi masyarakat tentu akan di sesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi Bengkulu. Jika belum bisa direalisasikan dengan cepat, agar masyarakat jangan kecewa. Yang pasti, aspirasi masyarakat akan saya kawal terus” tutup Suimi Fales. *(Adv)
Komentar