Berandang.com- Kepahiang. Menanggapi Permasalahan perijinan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) RSUD dan Puskesmas yang beberapa hari ini menjadi pembicaraan masyarakat, DPRD Kepahiang gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup,DPMPTSP dan Dinas Kesehatan Kepahiang di ruang rapat Badan Anggaran DPRD pada Selasa (03/12).
Disampaikan ketua DPRD Kepahiang, pengelolaan limbah klinis cair dan padat RSUD maupun Puskesmas perlu dilakukan secara cermat. Karena, limbah klinis cair dan padat merupakan limbah yang dapat mempengaruhi lingkungan dan berbahaya bagi masyarakat.
“Dari Hasil Rapat Dengar Pendapat tadi semua sudah jelas kalau RSUD Kepahiang ijin operasional dan ijin pengolahan limbah nya sudah dilaksanakan dengan baik memang dari pemberitaan sebelumnya ada tumpukan sampah medis di bagian sudut RSUD sesuai dengan penjelasan Direktur RSUD hal itu memang sengaja dikumpulkan beberapa saat untuk dilakukan pengambilan oleh pihak ketiga sebagai transporter yang mengolah sampah medis ini, dan saat ini dari 14 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepahiang dan yang belum memiliki perijinan IPAL hanya 2 Puskesmas itupun karena adanya masalah teknis karena tanah dari 2 Puskesmas tersebut belum bersertifikat yaitu puskesmas Kelobak yang saat ini aset tanah nya masih milik Pemprov Bengkulu dan Puskesmas Pasar Kepahiang yang sertifikatnya dinyatakan hilang oleh Pemkab Rejang Lebong dahulu tetapi untuk 2 Puskesmas ini proses penyelesaian nya sedang berjalan oleh karena itu proses perijinannya belum dapat ditindak lanjuti tetapi tadi sudah disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan dalam waktu dekat hal ini harus diselesaiakan,Sampai Windra.
“Kedepan Windra berharap setiap OPD harus sinkron mari kita tanggapi setiap permasalahan dimasyarakat ini dengan cepat mari kita duduk bersama kita cari jalan keluar bersama,setiap proses pembangunan kedepan harus dilaksanakan dengan baik,urus dulu perijinannya matangkan perencanaannya jangan sampai kejadian seperti ini terjadi lagi kedepannya” Windra Purnawan.
*(Adv)
Komentar