DRD Bersama Pemprov, Sinergi Kebijakan Pemerintah dan Kepentingan Masyarakat

Berandang-Bengkulu. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Bengkulu menggelar pengukuhan anggota Dewan Riset Daerah (DRD) periode 2018-2021. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berkomitmen terus mengoptimalkan pelayanan publik, seperti halnya terkait sektor kebijakan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Komitmen ini diperkuat dengan dikukuhkannya DRD Provinsi Bengkulu oleh Gubernur Rohidin Mersyah, di Gedung Serba Guna (GSG) Provinsi Bengkulu, Rabu (20/02).

Dikatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, sebagai mitra pemerintah daerah dalam mensinergikan antara kebijakan pemerintah dengan kepentingan masyarakat, termasuk menemukan solusi terhadap problem/permasalahan kompleks ditengah masyarakat, dirinya meminta DRD menjalankan tupoksinya secara baik.

“Ini kan membutuhkan koordinasi dan sinergi yang betul-betul optimal. Maka saya kira teman-teman DRD bisa masuk duluan, bisa mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian pihak-pihak terkait ini siapa, kepentingan mereka itu apa dan bagaimana,” terang Rohidin Mersyah yang juga merupakan Pembina DRD Provinsi Bengkulu.

Permasalahan kompleks tersebut jelas Rohidin Mersyah, seperti penanganan kasus sengketa lahan/tanah, persoalan persuasive yang berhubungan dengan kabupaten/kota dan penataan kawasan.

“Sehingga nanti saya turun sebagai pemegang kebijakan itu sudah betul-betul tahapanya jelas. Dan juga karena divisinya itu lengkap, saya meminta ayo kita mulai melakukan identifikasi,” pungkasnya.

Dijelaskan Ketua DRD Provinsi Bengkulu Panji Suminar, memang beberapa permasalahan yang terjadi antara pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait lainnya memerlukan mediasi khusus dan dilakukan penanganannya secara lebih hati-hati serta multi pendekatan.

Ditambahkan Panji Suminar, walaupun keberadaan DRD Provinsi Bengkulu bersifat adhock dan non struktural, pihaknya yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman serta stake holder, siap menyumbangkan pemikiran, memberikan saran terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Ditambahkan Panji Suminar riset yang dilaksanakan DRD bukan merupakan riset murni, akan tetapi pada riset kebijakan.

“Maka di DRD latar belakangnya macam-macam, dan juga setiap divisinya juga disesuaikan dengan 5 program prioritas Gubernur,” jelas Panji Suminar.

Selain itu, lantaran permasalahan kompleks yang terjadi banyak berada di wilayah kabupaten, DRD Provinsi Bengkulu saat ini juga telah menyiapkan tim untuk terjun langsung ke lapangan. Mendapatkan respon baik dari pemerintah kabupaten/kota, dalam waktu dekat DRD tingkat kabupaten/kota juga akan dibentuk.

Berikut susunan keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu periode 2018-2021 :

A. Komisi Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan

B. Komisi Pembangunan Infratruktur dan Industrialisasi

C. Komisi Penguatan Komoditas Unggulan Agromaritim dan Hilirisasi

D. Komisi Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Bebasis Teknologi Informasi

E. Komisi Pembangunan Kepariwisataan

F. Komisi Jaringan Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

G. Komisi Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(Adv/SS)