Berandang.com- Target Penghasilan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu akhir-akhir ini menurun. Ditahun 2019, PAD Provinsi Bengkulu tembus diangka 1 triliun. Namun, dampak pandemi covid-19 yang meluluhlantakan perekonomian bangsa, berimbas terhadap pendapatan daerah. Ditahun 2020, anjlok dikisaran 700 milyar. Hal ini disampaikan Suimi Fales, SH., MH saat reses masa sidang ke 1 tahun sidang 2021. selasa (02/03/2020).
Anjloknya PAD di Provinsi Bengkulu, berdampak sangat signifikan. Banyak pembangunan akhirnya terpaksa ditunda. Hal ini diperparah dengan edaran dari pemerintah pusat untuk melakukan recofusing anggaran. Sehingga anggaran banyak dialihkan untuk menanggulangi wabah covid-19 yang menyita ratusan milyar.
Diawal politisi PKB ini menjabat DPRD provinsi, pembahasan APBD tembus diangka 3,3 triliun. Angka itu didapatkan dari PAD dan transfer pemerintah pusat. Namun diakhir 2020, APBD provinsi Bengkulu merosot tajam.
Namun fraksi PKB di provinsi Bengkulu tak ingin membebani masyarakat dengan menaikkan pajak kendaraan demi tercapainya PAD yang tinggi. Apalagi di masa pandemi ini, penghasilan masyarakat perkapita ikut turun drastis. Hal ini terus disuarakan oleh Wan Sui sapaan akrabnya.
Wakil ketua komisi II ini lebih menekankan pemerintah untuk menggenjot PAD disektor lain. Ia mencontohkan Pelindo II, saat ini masih minim sekali kontribusinya terhadap income daerah.
“Saat ini masyarakat sudah susah akibat perekonomian yang masih lesu. Pedagang omsetnya menurun, tidak mungkin pajak kendaraan kita naikkan. Sedangkan masyarakat kita mayoritas memiliki kendaraan setiap rumah. Ada sektor-sektor lain yang harusnya kita genjot. Seperti Pelindo yang saat ini masih minim menyumbang PAD.” Ujar mantan DPRD kota 2 periode ini.
Masih dikatakan Sui, di provinsi-provinsi lain, yang target PAD-nya tinggi, tidak terlalu terganggu disaat keuangan pemerintah pusat sedang goncang-gancing. Daerah mereka masih tetap bisa melakukan pembangunan. Hal ini berbeda dengan provinsi Bengkulu yang masih ketergantungan dengan transfer pusat.
Reses kali ini berlangsung mulai tanggal 1 hingga 5 maret mendatang. Reses perdana masa sidang kali ini, diawali di kelurahan Bumi Ayu, dilanjutkan di Kelurahan Lingkar Barat dan akan terus berlanjut di kelurahan lainnya.
Dalam reses ini, Suimi Fales dibanjiri masukan dan keluhan. Mulai dari penyempitan bibir jembatan yang berakibat banjir saat hujan, masalah zonasi sekolah, siring jalan, kerusakan jalan, hingga kurangnya lampu jalan yang sering berakibat kecelakaan.
“Saya tampung semua aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, hal ini tentu akan saya sampaikan pada masa sidang nanti. Nanti saya kawal hingga aspirasi dari bapak-ibu dapat ditindaklanjuti. Tentu hal ini menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah”. ujar Sui yang juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama tingkat provinsi ini.
Ia mencotohkan, saat masyarakat Bumi Ayu yang meminta dibangunkan jalan yang masih tanah. Saat itu Suimi Fales duduk di ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu. Saat ini masyarakat sudah merasakan pembangunan dan diamini oleh peserta reses dari warga setempat.
Terkait dengan pembangunan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi, Suimi berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Agar hal tersebut menjadi catatan dan dapat dianggarkan.
“Saya akan hubungi kadis PU Provinsi terkait aspirasi pembangunan yang disampaikan, jika permintaan warga itu domain pemerintah kota, saya akan sampaikan kepada DPRD Kota Bengkulu melalui wakil rakyat dari Partai Kebangkitan bangsa.” tutup Suimi Fales. *(Adv)
Komentar